INTEGRASI PRINSIP NON-REFOULEMENT DENGAN PRISNIP JUS COGENS PADA KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSI DI INDONESIA

Problematika kemanusiaan yang jamak terjadi di berbagai negara memunculkan fenomena migrasi
manusia lintas negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan singgah migrasi
pengungsi sebelum mereka diberikan suaka oleh negara-negara pemberi suaka. Migrasi pengungsi
lintas negara mempengaruhi terbentuknya regulasi supra nasional tentang perlindungan, status,
dan hak-hak para pengungsi pencari suaka, baik di negara penerima maupun negara singgah.
Penelitian ini menganalisis hubungan antara prinsip non-refoulement dengan norma kepastian
yang terkandung di dalam prinsip jus cogens pada sumber hukum internasional. Penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis filosofis dengan memaparkan hubungan antara tiga aliran dalam
hukum internasional: naturalis, positivis, dan kosmopolis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia tidak melandaskan kepatuhan negara atas prinsip
non-refoulement terhadap konvensi tahun 1951 tentang pengungsi, melainkan berdasarkan kepada
kovenan dan konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Sipil yang telah diratifikasi
Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1998, Undang-undang RI Nomor
39 tahun 1999, dan Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2005. Penelitian ini juga menyimpulkan
bahwa ketiga aliran filsafat rezim hukum internasional; Naturalis, Positivis, dan Kosmopolis, memiliki
kesamaan dalam memetakan dasar kepatuhan negara terhadap aturan-aturan supranasional, yaitu
terdapatnya sikap negara secara sukarela untuk mengikatkan diri ke dalam kesepakatan dengan
negara lain.


penelitian-3-bukti-kegiatan-artikel-jurnal-sinta-2.pdf [616 KB]


2021-03-02


Rohmad Adi Yulianto

CATEGORIES

Artikel